mci.halodunia.net

Kategori: Featured

Presiden Prabowo Didampingi Kapolri Listyo Sigit Prabowo Tinjau Korban Banjir di Tapanuli Tengah, Pastikan Kebutuhan Dasar Terpenuhi

Presiden Prabowo Didampingi Kapolri Listyo Sigit Prabowo Tinjau Korban Banjir di Tapanuli Tengah, Pastikan Kebutuhan Dasar Terpenuhi

Sumut – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Presiden melakukan pengecekan langsung ke tempat pengungsian. Ia melihat tempat tidur sementara warga, mengecek posko kesehatan dan menyapa serta berdialog dengan masyarakat.

Usai mendampingi, Sigit mengungkapkan sejumlah instruksi tegas dari Presiden Prabowo. Di antaranya untuk segera dilakukan perbaikan jalur terputus akibat bencana alam.

“Ada beberapa hal menjadi perhatian kaitannya dengan beberapa jalur yang terputus tadi arahan beliau untuk segera dilakukan perbaikan,” kata Sigit.

Selain itu, Sigit menyebut, Presiden juga meminta agar memenuhi kebutuhan dasar warga. Serta, hal yang diperlukan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti Bahan Bakar Bersubsidi (BBM).

“Intinya beliau memerintahkan untuk seluruh kegiatan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam betul-betyl dimaksimalkan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Sigit.

Sigit menyebut, instruksi Presiden juga telah disampaikan ke seluruh instansi terkait, kementerian, lembaga, TNI, Polri dan forkopimda. Dalam menangani bencana alam memang diperlukan sinergisitas seluruh pihak.

“Saya kira seluruh kementerian lembaga, TNI, Polri, BNPB Kementerian PU, Kementerian PMK, gubernur, bupati, wali kota, semuanya sudah mendengar arahan tersebut tentunya akan segera ditindaklanjuti,” ucap Sigit.

Dalam kesempatan ini, Kapolri juga bakal menyerahkan secara simbolik bantuan ‘Polri untuk Masyarakat’ sebanyak tujuh truk yang berisikan bahan makanan, pakaian dan kebutuhan sehari-hari.

Desember 1, 2025
Kapolri Dampingi Presiden Cek Lokasi Pengungsian Korban Banjir di Tapanuli Tengah

Kapolri Dampingi Presiden Cek Lokasi Pengungsian Korban Banjir di Tapanuli Tengah

Sumut – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Presiden melakukan pengecekan langsung ke tempat pengungsian. Ia melihat tempat tidur sementara warga, mengecek posko kesehatan dan menyapa serta berdialog dengan masyarakat.

Usai mendampingi, Sigit mengungkapkan sejumlah instruksi tegas dari Presiden Prabowo. Di antaranya untuk segera dilakukan perbaikan jalur terputus akibat bencana alam.

“Ada beberapa hal menjadi perhatian kaitannya dengan beberapa jalur yang terputus tadi arahan beliau untuk segera dilakukan perbaikan,” kata Sigit.

Selain itu, Sigit menyebut, Presiden juga meminta agar memenuhi kebutuhan dasar warga. Serta, hal yang diperlukan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti Bahan Bakar Bersubsidi (BBM).

“Intinya beliau memerintahkan untuk seluruh kegiatan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam betul-betyl dimaksimalkan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Sigit.

Sigit menyebut, instruksi Presiden juga telah disampaikan ke seluruh instansi terkait, kementerian, lembaga, TNI, Polri dan forkopimda. Dalam menangani bencana alam memang diperlukan sinergisitas seluruh pihak.

“Saya kira seluruh kementerian lembaga, TNI, Polri, BNPB Kementerian PU, Kementerian PMK, gubernur, bupati, wali kota, semuanya sudah mendengar arahan tersebut tentunya akan segera ditindaklanjuti,” ucap Sigit.

Dalam kesempatan ini, Kapolri juga bakal menyerahkan secara simbolik bantuan ‘Polri untuk Masyarakat’ sebanyak tujuh truk yang berisikan bahan makanan, pakaian dan kebutuhan sehari-hari.

Desember 1, 2025
POLRI KIRIM STARLINK UNTUK ACEH & SUMATRA! WARGA LANGSUNG TELEPON KELUARGA!

POLRI KIRIM STARLINK UNTUK ACEH & SUMATRA! WARGA LANGSUNG TELEPON KELUARGA!

Warga di beberapa wilayah terdampak bencana di Sumatra, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur atas bantuan akses internet Starlink yang disediakan oleh Polri. Bantuan ini dinilai sangat krusial karena memungkinkan mereka untuk kembali berkomunikasi dengan keluarga setelah jaringan seluler terputus akibat bencana banjir dan tanah longsor.

Poin-poin utama terkait bantuan Starlink dari Polri:

Pemulihan Komunikasi: Warga yang terisolasi selama beberapa hari tanpa sinyal mengaku sangat terbantu dengan adanya akses Wi-Fi Starlink. Hal ini memungkinkan mereka mengabari keluarga dan mendapatkan informasi penting seputar bencana.

Respons Cepat Bencana: Polri, melalui Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK), mengerahkan delapan perangkat Starlink yang bersifat mobile (bergerak) ke lokasi-lokasi prioritas untuk mendukung masa tanggap darurat.

Apresiasi Warga: Salah satu warga di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Aceh, menyampaikan testimoninya secara langsung, mengucapkan terima kasih kepada Polri karena bisa kembali terhubung dengan keluarga di luar daerah.

Fokus Kemanusiaan: Penggunaan teknologi Starlink oleh Polri ini merupakan wujud nyata komitmen untuk memastikan keselamatan dan konektivitas warga di tengah situasi sulit, di mana infrastruktur komunikasi konvensional lumpuh.

November 30, 2025
Ikuti Arahan Presiden, Kapolri Kerahkan Bantuan ke Wilayah Terisolir Bencana Sumatera

Ikuti Arahan Presiden, Kapolri Kerahkan Bantuan ke Wilayah Terisolir Bencana Sumatera

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menurunkan sejumlah personel untuk membantu penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Pengerahan ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jajaran Polri tentunya sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan ini. Mulai dari menurunkan personel untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir,” kata Jenderal Sigit dalam jumpa pers di Pos Pendukung Nasional Bencana di Sumatera Utara, yang disiarkan YouTube BNPB, Minggu (30/11/2025).

Polri juga mengerahkan pesawat hingga helikopter untuk membawa logistik bantuan. Pengiriman dilakukan ke wilayah yang terputus karena banjir bandang dan longsor.

“Kemudian juga kita menurunkan sarana dan prasarana kita, baik itu pesawat, kemudian helikopter, kapal untuk bisa membantu mengirimkan logistik yang diperlukan oleh masyarakat, utamanya di wilayah-wilayah yang terputus, di wilayah yang jalurnya tidak bisa dimasuki, maka kita kerahkan bantuan melalui jalur udara,” ucap dia.

Polri juga mengerahkan bantuan melalui jalur laut. Jenderal Sigit menyebut seluruh kekuatan dari Polda dan Mabes Polri dikerahkan untuk percepatan penanganan bencana.

“Kemudian melalui jalur laut juga kita berikan bantuan sehingga seluruh kekuatan yang ada baik dari Polda maupun dari Mabes kita turunkan untuk memaksimalkan dukungan kita terhadap kegiatan operasi ini,” tambahnya.

“Dan mungkin kita juga akan menggelar operasi kemanusiaan sehingga kemudian terkait dengan kebutuhan-kebutuhan personel, terkait kebutuhan-kebutuhan dukungan, bantuan peralatan sarana dan prasarana, logistik serta personel bisa kita maksimalkan untuk bisa membantu di tiga wilayah yaitu di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” ucapnya.

November 30, 2025
Kapolri Kerahkan Personel dan Logistik Dikerahkan ke Lokasi Terisolir Bencana Sumatera

Kapolri Kerahkan Personel dan Logistik Dikerahkan ke Lokasi Terisolir Bencana Sumatera

Sumut – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan komitmennya dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Sigit menegaskan, Korps Bhayangkara langsung merespons cepat mengerahkan kekuatan yakni, personel, sarana-prasarana, helikopter, pesawat hingga kapal untuk membantu masyarakat yang terdampak musibah.

Hal itu ditekankan Sigit saat menggelar rapat koordinasi penanganan bencana bersama sejumlah stakeholder terkait di Medan, Sumatera Utara, Minggu (30/11/2025), malam.

“Jajaran Polri sesuai arahan Presiden menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan,” kata Sigit dalam jumpa pers.

Sigit memastikan, personel telah diterjunkan ke titik terdampak musibah tersebut. Selain itu, kata Sigit, personel hingga bantuan juga difokuskan untuk masuk ke wilayah yang paling parah atau hingga terisolasi usai bencana alam.

“Mulai dari turunkan personel untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir kemudian kita menurunkan sarpras, baik pesawat, helikopter, kapal untuk bisa bantu kirimkan logistik yang diperlukan oleh masyarakat utamanya di wilayah terputus, jalurnya yang tidak bisa dimasukin, maka kita kerahkan bantuan melalu jalur udara,” ujar Sigit.

Sigit menuturkan, kekuatan yang dikerahkan baik dari tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran. Dalam hal ini, seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk memaksimalkan bantuan dan penanganan bencana alam.

“Kita turunkan untuk memaksimalkan, dukungan kita terhadap operasi ini, mungkin kita juga akan gelar operasi kemanusiaan, sehingga kemudian terkait kebutuhan personel, kebutuhan dukungan bantuan peralatan, sarpras, logistik bisa kita maksimalkan untuk membantu di 3 wilayah Aceh, Sumut dan Sumbar,” tutup Sigit.

November 30, 2025
Polisi Siapkan Perangkat WiFi di Lokasi Banjir, Warga Kembali Terhubung

Polisi Siapkan Perangkat WiFi di Lokasi Banjir, Warga Kembali Terhubung

Warga di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen Aceh nikmati perangkat WiFi. Foto: Dok. Istimewa
Jakarta – Polri melalui Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) memasang delapan perangkat akses internet di titik banjir wilayah utara Sumatera. Kini warga sudah mulai berkomunikasi dengan keluarga melalui sambungan internet.
Mabes Polri mengirimkan total 8 perangkat WiFi ke wilayah terdampak bencana, yaitu 2 unit di Aceh, 4 unit di Sumatera Utara, dan 2 unit di Sumatera Barat. Salah satu unit di Aceh telah dioperasikan oleh Tim Bid TIK Polda Aceh yang dipimpin Ipda Edi Amran bersama dua personel lainnya.

Berdasarkan video yang diterima, sejumlah warga tampak menggunakan ponsel untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diketahui bahwa hampir empat hari warga di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen Aceh, terputus akses internet.

“Alhamdulillah, masyarakat sekarang sudah bisa menghubungi keluarganya setelah empat hari tidak ada sinyal. Mereka sangat antusias memanfaatkan akses WiFi yang kita pasang,” ujar Ipda Edi Amran dari lokasi bencana, Minggu (30/11/2025).

Pengungsi tampak antusias menggunakan layanan akses internet gratis itu. Salah satu warga Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, menyampaikan rasa syukur usai berkomunikasi dengan keluarga.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Polri yang sudah menyediakan Wi-Fi kepada kami warga Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen Aceh yang sedang mengungsi. Saya bisa menelepon seluruh keluarga saya yang beberapa hari tidak bisa dihubungi,” kata salah satu warga di lokasi.

“Alhamdulillah hari ini saya sudah terkoneksi dengan keluarga kami di luar. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Polri. Semoga Polri semakin sukses ke depan. Terima kasih,” tambahnya.

Adapun akses Wi-Fi ini akan dioperasikan hingga kondisi komunikasi di wilayah terdampak kembali pulih. Polri berharap kondisi warga terdampak banjir hingga longsor di utara Pulau Sumatera segera membaik.

November 30, 2025
Polisi Bakal Gandeng Meta Usut Medsos Arya Daru yang Diduga Aktif Usai Meninggal

Polisi Bakal Gandeng Meta Usut Medsos Arya Daru yang Diduga Aktif Usai Meninggal

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto saat ditemui di Markas Polda Metro Jaya pada Jumat, 21 November 2025. Tempo/Oyuk I Siagian

KEPALA Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan, penyelidik berencana untuk berkoordinasi dengan Meta selaku perusahaan pengelola media sosial Facebook, WhatsApp, dan Instagram, dalam mengusut kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan. Pasalnya, media sosial Arya disebut sempat aktif setelah kematiannya. Hingga kini, keberadaan ponsel Arya masih belum ditemukan polisi.

“Koordinasi terkait tentang media sosial almarhum yang berubah ataupun ada anggapan dikendalikan oleh pihak lain,” kata Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu, 29 November 2025.

Budi memastikan proses penyelidikan kasus kematian Arya Daru terus berjalan. Ia mengatakan, Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut kasus ini hingga misteri kematian diplomat tersebut benar-benar terungkap terang-benderang.

Selain itu, akun WhatsApp milik Arya Daru juga diketahui sempat aktif. “Kami chat WhatsApp almarhum tanggal 9 Juli, dan ternyata centang dua (terkirim),” ujar Nicolay. Namun, setelah keluarga mencoba menghubungi lagi, kedua akun milik Arya tersebut tiba-tiba kembali nonaktif.

Hingga kini, telepon genggam milik Arya masih belum ditemukan oleh polisi. Menurut Nicolay, kedua akun yang aktif tersebut terhubung ke telepon korban yang masih hilang. Ia belum dapat memastikan kemungkinan bahwa kedua akun tersebut diakses lewat laptop korban.

Diplomat Arya Daru ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di sebuah kamar kos di Guest House Gondia, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 22, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa pagi, 8 Juli 2025. Seluruh wajahnya terbungkus lakban berwarna kuning. Kondisi itu diketahui setelah istrinya yang tinggal di Yogyakarta meminta penjaga kos untuk mengecek suaminya lantaran tak bisa dihubungi.

November 29, 2025
Visitasi Uji Publik Monev KIP 2025 Ketua KIP Apresiasi Struktur Keterbukaan Informasi Polri

Visitasi Uji Publik Monev KIP 2025 Ketua KIP Apresiasi Struktur Keterbukaan Informasi Polri

Jakarta – Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan visitasi tim penilai dalam rangka uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Mabes Polri, Kamis (27/11/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro, bersama Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha, Komisioner KIP Handoko Agung Saputro, serta sejumlah tim penilai dari KIP.

Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Kadivhumas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho dan Kadivpropam Polri, Irjen Abdul Karim didampingi Karo PID Brigjen Pol Tjahyono Saputro, Karo Penmas Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Penata Kehumasan Polri Utama Tk. II Brigjen Pol S. Erlangga, serta sejumlah pejabat utama Divisi Humas Polri.

Rangkaian visitasi diawali dengan kunjungan ke Ruang Pengaduan (Yanduan) Divisi Propam Polri, dilanjutkan menuju Ruang Pelayanan Informasi Divisi Humas Polri, Ruang Pengaduan Informasi, Studio Mini Conference, Ruang Sistem Penerangan Masyarakat (Sipenmas), hingga Ruangan Sistem Pelayanan Informasi Terpadu (SPIT) Divisi Humas Polri. Setiap titik kunjungan menampilkan proses layanan informasi publik yang dijalankan Polri secara terintegrasi.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KIP Donny Yoesgiantoro memberikan apresiasi atas komitmen Polri dalam membangun tata kelola keterbukaan informasi yang dinilainya lebih maju dibanding banyak badan publik lainnya.

“Tidak ada badan publik yang memiliki struktur pengelolaan informasi selengkap Polri. Dengan adanya Kadiv Humas dan tiga biro yaitu Penmas, PID, dan Multimedia, Polri telah menunjukkan standar terbaik dalam pengelolaan informasi publik,” ujarnya.

Donny menilai bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polri telah menjadi garda terdepan keterbukaan informasi dan patut menjadi contoh bagi lembaga publik lainnya. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi berkelanjutan antara Polri dan Komisi Informasi.

“Perkembangannya sangat baik dan tata kelola ini perlu ditularkan ke badan publik lain. Ke depan, sinergi dengan Komisi Informasi harus terus diperkuat, terutama melalui monitoring dan evaluasi internal secara konsisten,” tambahnya.

Donny turut mendorong Polri untuk memperluas layanan keterbukaan informasi hingga ke tingkat Polda, Polres, bahkan Polsek melalui pengembangan portal layanan yang terintegrasi.

Selain itu, Ketua KIP menekankan bahwa putusan Komisi Informasi merupakan produk hukum yang bersifat mengikat dan wajib dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

“Kami berharap kerja sama dengan Polri semakin kuat agar setiap putusan Komisi Informasi dapat dipastikan pelaksanaannya. Keterbukaan informasi harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan badan publik,” ungkapnya.

November 28, 2025
Visitasi Uji Publik Monev KIP 2025, Ketua KIP Apresiasi Struktur Keterbukaan Informasi Polri

Visitasi Uji Publik Monev KIP 2025, Ketua KIP Apresiasi Struktur Keterbukaan Informasi Polri

Jakarta – Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan visitasi tim penilai dalam rangka uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Mabes Polri, Kamis (27/11/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro, bersama Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha, Komisioner KIP Handoko Agung Saputro, serta sejumlah tim penilai dari KIP.

Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Kadivhumas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho dan Kadivpropam Polri, Irjen Abdul Karim didampingi Karo PID Brigjen Pol Tjahyono Saputro, Karo Penmas Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Penata Kehumasan Polri Utama Tk. II Brigjen Pol S. Erlangga, serta sejumlah pejabat utama Divisi Humas Polri.

Rangkaian visitasi diawali dengan kunjungan ke Ruang Pengaduan (Yanduan) Divisi Propam Polri, dilanjutkan menuju Ruang Pelayanan Informasi Divisi Humas Polri, Ruang Pengaduan Informasi, Studio Mini Conference, Ruang Sistem Penerangan Masyarakat (Sipenmas), hingga Ruangan Sistem Pelayanan Informasi Terpadu (SPIT) Divisi Humas Polri. Setiap titik kunjungan menampilkan proses layanan informasi publik yang dijalankan Polri secara terintegrasi.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KIP Donny Yoesgiantoro memberikan apresiasi atas komitmen Polri dalam membangun tata kelola keterbukaan informasi yang dinilainya lebih maju dibanding banyak badan publik lainnya.

“Tidak ada badan publik yang memiliki struktur pengelolaan informasi selengkap Polri. Dengan adanya Kadiv Humas dan tiga biro yaitu Penmas, PID, dan Multimedia, Polri telah menunjukkan standar terbaik dalam pengelolaan informasi publik,” ujarnya.

Donny menilai bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polri telah menjadi garda terdepan keterbukaan informasi dan patut menjadi contoh bagi lembaga publik lainnya. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi berkelanjutan antara Polri dan Komisi Informasi.

“Perkembangannya sangat baik dan tata kelola ini perlu ditularkan ke badan publik lain. Ke depan, sinergi dengan Komisi Informasi harus terus diperkuat, terutama melalui monitoring dan evaluasi internal secara konsisten,” tambahnya.

Donny turut mendorong Polri untuk memperluas layanan keterbukaan informasi hingga ke tingkat Polda, Polres, bahkan Polsek melalui pengembangan portal layanan yang terintegrasi.

Selain itu, Ketua KIP menekankan bahwa putusan Komisi Informasi merupakan produk hukum yang bersifat mengikat dan wajib dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

“Kami berharap kerja sama dengan Polri semakin kuat agar setiap putusan Komisi Informasi dapat dipastikan pelaksanaannya. Keterbukaan informasi harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan badan publik,” ungkapnya.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari proses penilaian nasional keterbukaan informasi publik dan menjadi momentum bagi Polri untuk terus memperkokoh transparansi dalam layanan kepada masyarakat.

November 28, 2025
Uji Publik Monev 2025, Ketua KIP Apresiasi Struktur Keterbukaan Informasi Polri

Uji Publik Monev 2025, Ketua KIP Apresiasi Struktur Keterbukaan Informasi Polri

Jakarta – Tim penilai Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan kunjungan dalam rangka uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Mabes Polri. KIP mengapresiasi struktur keterbukaan informasi di lingkungan Polri.
Dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025), visitasi tim penilai KIP itu dilakukan pada Kamis kemarin. Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro, memimpin langsung kunjungan tersebut, didampingi oleh Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha, Komisioner KIP Handoko Agung Saputro, dan sejumlah tim penilai dari KIP.

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, dan Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyambut kedatangan rombongan KIP. Turut mendampingi Karo PID Brigjen Tjahyono Saputro, Karo Penmas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Penata Kehumasan Polri Utama Tk. II Brigjen S. Erlangga, dan sejumlah pejabat utama Divisi Humas Polri.

Tim penilai KIP memulai kegiatan visitasi dengan melihat Ruang Pengaduan (Yanduan) Divisi Propam Polri. Kemudian dilanjutkan menuju Ruang Pelayanan Informasi Divisi Humas Polri, Ruang Pengaduan Informasi, Studio Mini Conference, Ruang Sistem Penerangan Masyarakat (Sipenmas), hingga Ruangan Sistem Pelayanan Informasi Terpadu (SPIT) Divisi Humas Polri. Setiap titik kunjungan menampilkan proses layanan informasi publik yang dijalankan Polri secara terintegrasi.

Dalam kesempatan itu, Ketua KIP Donny Yoesgiantoro menyampaikan apresiasi atas komitmen Polri dalam membangun tata kelola keterbukaan informasi. Dalam konteks itu, Donny menilai Polri lebih maju dibanding banyak badan publik lainnya.

“Tidak ada badan publik yang memiliki struktur pengelolaan informasi selengkap Polri. Dengan adanya Kadiv Humas dan tiga biro yaitu Penmas, PID, dan Multimedia, Polri telah menunjukkan standar terbaik dalam pengelolaan informasi publik,” ujar Donny.

Donny menilai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polri telah menjadi garda terdepan keterbukaan informasi dan patut menjadi contoh bagi lembaga publik lainnya. Dia juga menegaskan pentingnya sinergi berkelanjutan antara Polri dan Komisi Informasi.

“Perkembangannya sangat baik dan tata kelola ini perlu ditularkan ke badan publik lain. Ke depan, sinergi dengan Komisi Informasi harus terus diperkuat, terutama melalui monitoring dan evaluasi internal secara konsisten,” ujarnya.

Donny turut mendorong Polri untuk memperluas layanan keterbukaan informasi hingga ke tingkat Polda, Polres, dan Polsek melalui pengembangan portal layanan yang terintegrasi.

Selain itu, Donny menekankan bahwa putusan Komisi Informasi merupakan produk hukum yang bersifat mengikat dan wajib dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

“Kami berharap kerja sama dengan Polri semakin kuat agar setiap putusan Komisi Informasi dapat dipastikan pelaksanaannya. Keterbukaan informasi harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan badan publik,” ungkapnya.

November 28, 2025