Blog

Kapolri Tekankan Kewaspadaan Cuaca Ekstrem dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Selama Nataru

Semarang – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan penekanan khusus terhadap kewaspadaan cuaca ekstrem dan kesiapsiagaan penanganan bencana, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
Hal tersebut disampaikan Kapolri saat melakukan peninjauan di Stasiun Tawang, Minggu (21/12/2025). Menurut Kapolri, prakiraan cuaca dari BMKG menunjukkan potensi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi di sejumlah wilayah, yang dapat berdampak pada banjir, longsor, maupun gangguan transportasi.
“Kami juga harus waspada terhadap potensi curah hujan tinggi dan sangat tinggi, termasuk di Jawa Tengah. Oleh karena itu, kesiapsiagaan penanganan bencana harus benar-benar dipastikan,” ujar Kapolri.

Kapolri menekankan pentingnya kesiapan Satgas gabungan penanganan bencana, baik dari sisi personel, sarana-prasarana, maupun pola bertindak di lapangan. Ia meminta seluruh jajaran untuk memetakan titik-titik rawan bencana yang berpotensi mengganggu jalur transportasi maupun keselamatan masyarakat.
“Mitigasi harus disiapkan sejak awal, termasuk rekayasa jalur apabila terjadi gangguan, kesiapan SAR dan evakuasi, hingga penentuan lokasi pengungsian yang aman bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menerima paparan dari jajaran KAI Daerah Operasi IV Semarang terkait kesiapan operasional Nataru serta prediksi lonjakan penumpang kereta api. Koordinasi lintas sektor, termasuk Polri, TNI, pemerintah daerah, dan operator transportasi, dinilai menjadi kunci dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di tengah tantangan cuaca ekstrem.
“Di tengah ancaman bencana, pelayanan Nataru tetap harus berjalan optimal. Negara harus hadir, dan itu diwujudkan melalui soliditas serta sinergitas seluruh pihak,” pungkas Kapolri.

Lampaui Batas Transparansi: Polri Raih Predikat Informatif dengan Skor Fantastis 98,90!

Jakarta — Komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam membuka diri kepada masyarakat membuahkan hasil gemilang. Tahun ini, Polri berhasil menorehkan catatan sejarah dalam keterbukaan informasi publik dengan meraih nilai 98,90. Angka nyaris sempurna ini menempatkan Polri pada kategori tertinggi, yakni Predikat Informatif.

Pencapaian ini bukan sekadar angka di atas kertas. Menurut Ketua Komisi Informasi Pusat, Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A., nilai tersebut merupakan bukti otentik bahwa Polri telah bertransformasi menjadi lembaga yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten.

Apa Arti Skor 98,90 bagi Masyarakat?

Predikat “Informatif” menunjukkan bahwa Polri telah berhasil membangun ekosistem komunikasi yang sehat, di mana masyarakat dapat:

Mengakses Informasi dengan Mudah: Prosedur permohonan informasi yang lebih ringkas dan digital.
Mendapatkan Kejelasan: Transparansi dalam kinerja, anggaran, hingga layanan kepolisian.
Meningkatkan Kepercayaan: Keterbukaan menjadi fondasi utama dalam memperkuat hubungan antara Polri dan warga.
Konsistensi di Balik Layar

Meraih predikat tertinggi bukanlah perjalanan instan. Keberhasilan ini mencerminkan kerja keras seluruh jajaran Polri dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Semangat #PolriInformatif kini bukan lagi sekadar slogan, melainkan budaya kerja yang diterapkan dari tingkat Mabes hingga ke kewilayahan.

“Raihan ini mencerminkan komitmen kuat Polri dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten.” — Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro
Menuju Masa Depan yang Lebih Terbuka

Dengan skor yang hampir mencapai puncaknya, Polri tidak lantas berpuas diri. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat.

Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Polri terus berbenah demi mewujudkan institusi yang modern, profesional, dan dicintai masyarakat melalui keterbukaan informasi.

Bukan Sekadar Angka: Strategi Kapolri di Balik Rekor Transparansi Polri 2025

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) baru saja mengukuhkan posisinya sebagai institusi paling transparan di tanah air. Dalam hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025, Polri sukses menyabet Peringkat Pertama Nasional dengan skor hampir sempurna: 98,90.

Namun, di balik selebrasi tersebut, ada pesan mendalam yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Baginya, skor tinggi ini bukanlah garis finish, melainkan bahan bakar untuk transformasi yang lebih besar.

Transparansi Sebagai “Napas” Institusi

Kapolri menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar urusan administratif untuk memenuhi indikator penilaian. Ini adalah tentang kepercayaan (trust).

“Ini adalah apresiasi sekaligus tantangan untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi. Transparansi bukan tujuan akhir, tapi komitmen yang harus dijaga setiap hari,” tegas Jenderal Listyo Sigit.

Mengapa Skor 98,90 Itu Penting?
Akses Cepat & Akurat: Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi melalui platform digital Polri yang semakin inklusif.

Akuntabilitas Publik: Setiap kebijakan dan tindakan kepolisian kini lebih terukur dan dapat dipantau langsung oleh masyarakat.

Budaya Melayani: Transformasi dari paradigma “dilayani” menjadi “informatif dan melayani”.

Dapur MBG Polri Curi Perhatian Delegasi Prancis

Jakarta – Delegasi Kedutaan Besar Prancis dan Tim Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Pejaten. Delegasi Prancis menyampaikan apresiasi terhadap penyediaan gizi anak yang dilakukan oleh dapur MBG Polri tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diterima, Kamis (18/12/2025), keterlibatan aktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah komitmen Polri dalam mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. SPPG Polri terus berupaya menjamin keamanan pangan yang didukung langsung oleh Dokkes Polri sebelum makanan didistribusikan kepada para penerima manfaat.

Pengelolaan SPPG tersebut mendapat perhatian khusus saat Delegasi Kedutaan Besar Prancis dan Tim Tenaga Ahli BGN ke SPPG Polri Pejaten. Kunjungan yang dilakukan hari ini menjadi pengakuan atas peran Polri dalam memastikan MBG berjalan tidak hanya cepat dan masif, tetapi juga aman, higienis, dan berstandar tinggi.

Director General for Global Affairs Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Mrs. Salina Grenet-Catalano, menyampaikan apresiasi atas pendekatan Indonesia, termasuk Polri, dalam menjalankan program pangan sekolah berskala besar.

“Memberikan makanan yang baik dan bergizi setiap hari bagi anak-anak sangat penting bagi perkembangan otak dan kapasitas intelektual mereka. Program ini merupakan investasi besar bagi pembangunan ekonomi dan masa depan bangsa,” ujar Mrs. Salina.

Delegasi Prancis juga menyoroti pentingnya keterlibatan produsen lokal dan rantai pasok pendek yang telah diterapkan pada dapur MBG Polri.

“Program makanan sekolah harus berbasis produk lokal dengan rantai pasok yang pendek. Hal ini menjamin kualitas dan kesegaran pangan, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi lokal,” tambahnya.

Delegasi Prancis kunjungi SPPG Polri Pejaten (Foto: dok. Istimewa)
Dalam kunjungan tersebut, delegasi meninjau langsung proses pengolahan makanan di dapur SPPG Polri, termasuk pemeriksaan keamanan pangan (food safety check) yang dilakukan Dokkes Polri sebelum makanan dikirim kepada penerima manfaat. Sistem ini memastikan setiap menu yang disajikan telah melalui pengawasan kesehatan dan gizi secara ketat.

Kasatgas MBG Polri, Irjen Pol. Nurworo Danang menegaskan bahwa Polri mengoptimalkan kekuatan organisasinya untuk mempercepat jangkauan MBG ke seluruh wilayah Indonesia.

“Polri memanfaatkan keberadaan 508 Polres yang tersebar di seluruh Indonesia untuk percepatan pembangunan SPPG. Kami mendorong setiap Polres bersama masyarakat minimal membangun satu SPPG agar pelayanan MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara cepat dan merata,” tegas Irjen Pol. Nurworo Danang.

Ia menjelaskan, dalam mengelola dapur SPPG, Mabes Polri telah membentuk Gugus Tugas MBG secara berjenjang di tingkat Mabes Polri, Polda, hingga Polres.

“Gugus tugas ini memastikan seluruh dapur SPPG Polri dibangun dan dikelola sesuai standar kualitas yang ditetapkan pemerintah. Kami menyusun buku panduan pengelolaan MBG Polri, menetapkan SOP tata kelola dapur yang ketat, melakukan pemeriksaan keamanan pangan sebelum distribusi, serta membentuk tim quality control dari tingkat pusat hingga Polres,” jelasnya.

Selain menjamin kualitas dan keamanan pangan, Polri juga mengintegrasikan aspek budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan MBG.

“Melalui buku menu Nusantara dari SPPG Polri, kami berupaya mengenalkan bahan pangan pokok sekaligus melestarikan menu lokal dari berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari pendidikan gizi dan budaya bagi anak-anak,” tambahnya.

Delegasi Prancis kunjungi SPPG Polri Pejaten (Foto: dok. Istimewa)
Delegasi Prancis menilai skala dan tata kelola MBG Indonesia, termasuk peran Polri di dalamnya, sebagai salah satu yang paling ambisius di dunia. Prancis menyatakan kesiapan untuk terus mendukung Indonesia melalui kerja sama dengan World Food Programme (WFP) serta penugasan ahli di Bappenas guna memperkuat koordinasi dan keberlanjutan program.

Melalui MBG, Polri menegaskan bahwa pengabdian Bhayangkara tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mengawal kualitas generasi masa depan bangsa, sejalan dengan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.